Letupan Api dalam Sekam

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

– Mukadimah UUD 1945 paragraf pertama.

Di malam ketika saya tidak bisa tidur, saya menemukan cuitan yang menuduh Rappler mendukung gerakan separatis. Cuitan tersebut bahkan menyebutkan akun Depkominfo untuk “memroses” penulis artikel tersebut. Memang aneh bin ajaib proses berpikir dan berdemokrasi dewasa ini.

Pertama, sesuai dengan kaidah unsur jurnalistik, Rappler telah melakukan wawancara ke dua belah pihak: milisi TPNPB dan militer Indonesia. Coba saja, judulnya: “TPNPB: Kami akan terus bergerilya membebaskan Papua”, dengan diikuti sub judul yang mengatakan: “Wiranto menilai aksi penyanderaan tidak bisa dibenarkan karena tindakan itu melanggar hukum”.

Kedua, takkan ada pemberontakan tanpa ada sesuatu yang tak berkenan. Seperti kita ketahui bersama, Papua sejak lama dijadikan bahan operasi DOM. Selain itu, penambangan masif oleh Freeport tidak serta merta berdampak apa pun terhadap tanah Papua. Kita bisa lihat bahwa saat ini mereka jauh tertinggal dari saudara-saudaranya di Indonesia Barat.

Lalu, apakah Papua lebih cocok merdeka?

Kalau melihat mukadimah UUD 1945, sepertinya Indonesia bermuka dua dengan menjadikan Papua sebagai propinsi yang tertinggal. Saya pikir bukan cuma Papua saja yang tertinggal. Provinsi Banten saja yang adalah daerah dekat dengan DKI Jakarta pun memiliki jembatan yang miris untuk dilewati — ini bukan berarti saya mendukung rapor merah ini.

Masalah kesenjangan ekonomi bukan hanya Papua saja. Ini menjadi penyakit endemik di seluruh Republik Indonesia. Demikian terbelakang sampai ada lelucon, menurut survei, partai besar banyak menang di daerah dengan rerata tingkat pendidikan rendah. Itu mungkin sebabnya, mereka malas membangun. Tapi, harus kita acungi jempol bahwa pemerintahan yang sekarang sedang mengejar ketertinggalan dengan membangun infrastruktur di mana-mana.

Yang saya takutkan adalah ketika Papua merdeka akan ada kemungkinan genosida antar suku di Papua. Ide tentang Papua merdeka memang menjadi ide panas di kalangan mahasiswa Papua sejak lama. Sama seperti ide merdeka para pendiri bangsa kita.

Keadaan Papua berbeda dengan kemerdekaan Indonesia yang sedang dalam transisi hegemoni Perang Dunia II. Kala itu dunia belum siap dan ekonomi belum stabil. Saat ini, korporasi dunia sudah memiliki kemampuan menyewa ahli-ahli dalam melakukan pendekatan sosial. Masyarakat bisa saja dibuat bentrok/mendukung sesuatu sesuai dengan kepentingan ekonomi mereka.

Berhubungan dengan kontrak. Kontrak Karya Freeport, ‘kan, baru boleh diperpanjang tahun 2019. Momen yang sama dengan Pemilu RI. Saya takutnya hal-hal semacam ini menjadi tarik-ulur banyak pihak untuk kepentingan mereka sendiri. Ujung-ujungnya saudara-saudara kita di ufuk Timur yang menderita.

Saya percaya kepada Mukadimah UUD 1945. Saya pun percaya bahwa saudara kita, orang Papua harus merdeka. Hanya saja, menurut saya, kemerdekaan bukan dalam bentuk negara. Membentuk negara berpotensi hanya membuat rakyat Papua jatuh ke rezim lain yang bisa jadi bengis. Apalagi, biasanya hegemoni kemerdekaan diisi dengan orang-orang yang besar kepala yang ingin menjadi raja baru.

Itu sebabnya, saya juga prihatin dengan pernyataan TPNPB. Mereka mengarahkan kasus Papua sebagai kasus politik, bukan kesejahteraan. Sulit rasanya berempati kepada hal demikian. Bagi saya, kemerdekaan rakyat Papua seharusnya tentang kesejahteraan, yakni di dalamnya juga terkandung persamaan hak dan kewajiban.

Jika yang dikatakan Enembe benar, seharusnya Papua boleh berbangga bahwa presiden yang kali ini mau merangkul rakyat Papua. Pembangunan jalan besar di Papua seharusnya bisa membuat rakyat Papua tersentuh peradaban modern. Hanya saja, bagi saya peradaban modern belum tentu kemajuan.

Ah, tapi itu cerita di lain waktu. Saya hanya berharap rakyat Papua ketika menyentuh dunia modern tidak mengikuti cerita naas saudara-saudaranya di Indonesia Barat. Semoga terjadi pembangunan yang komprehensif tanpa meninggalkan budaya luhur rakyat Papua.

Jan Peter Alexander Rajagukguk

Jan Peter Alexander Rajagukguk

Saya seorang yang suka menulis.