Pribumi!

Saya terbangun pagi ini dengan berbagai tulisan status mencela dan membela Gubernur saya, Pak Anies, pada kronologi media sosial saya. Ada yang menyebutkan INPRES No. 26 Tahun 1998 tentang pelarangan Pribumi. Ada apa, sih?

Saya tidak menonton acara pelantikan Gubernur terpilih. Siapa saja menurut saya sama saja — mereka pelayan kita warga Jakarta! Dalam pidato tersebut, ada suatu kalimat kontroversial disebutkan:

Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan.

Ah, penyebutan kata “pribumi”. Ada alasan mengapa dalam naskah INPRES Nomor 26 Tahun 1998 berisi tentang “MENGHENTIKAN PENGGUNAAN ISTILAH PRIBUMI DAN NON PRIBUMI DALAM SEMUA PERUMUSAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN PROGRAM, ATAUPUN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN” ditandatangani oleh Presiden pengganti B. J. Habibie.

Menurut KBBI daring, kata pribumi terdefinisi sebagai:

pri.bu.mi
n penghuni asli; yang berasal dari tempat yang bersangkutan; inlander

Banyak yang membela Pak Anies berpendapat bahwa penggunaan kata “pribumi”, terlepas melanggar aturan INPRES, bermakna inklusif untuk semua warga DKI Jakarta. Bahkan, banyak yang merujuk kepada KBBI mengenai istilah tersebut. Sayangnya, mereka kurang mengerti ada kata ketiga yang menegaskan arti kata tersebut: inlander.

Kata inlander berasal dari Pasal 163 Indische Staatsregeling yang memisahkan penghuni Hindia Belanda menjadi tiga golongan: golongan Eropa, golongan Timur Jauh, dan golongan Pribumi/Inlander. Dalam definisi hukum ini, jelas bahwa keturunan Eropa dan Timur Jauh (Arab, India, dan Tiongkok) terpisah tidak masuk ke dalam golongan Pribumi.

Pembagian tiga ini berkenaan dengan politik divide et impera yang dianut oleh Hindia Belanda. J. S. Furnivall dalam bukunya Netherlands India: A Study of Plural Economy menggambarkan perlakuan tersebut sebagai usaha Belanda dalam melindungi perdagangan mereka dan kepentingan politik untuk mengamankan pengaruh. Ya, intinya, semua berbalik kepada kepentingan ekonomi.

Maju ke tahun 1998, DKI Jakarta pun sebenarnya punya luka mendalam dengan penggunaan kata pribumi. Terjadi kerusuhan yang ditujukan kepada kaum Tionghoa pada Mei 1998 di DKI Jakarta. Pada kerusuhan tersebut, kata “milik pribumi” menjadi jimat penolak bala. Kata tersebut digunakan untuk melindungi aset dari penjarahan properti yang ditujukan untuk etnis tertentu.

Memang sudah 19 tahun yang lampau, tetapi kita semua yang menyaksikan langsung mayoritas masih hidup. Etnis yang menjadi korban pun masih hidup. Kita semua masih dalam proses pemulihan tragedi traumatik tersebut.

Menurut saya, pidato Pak Anies yang bagus mengenai keinginan Beliau untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai melting pot sudah bagus. Hanya saja, penggunaan kata pribumi, selain melanggar INPRES, juga tak layak digunakan bila melihat asal katanya. Penggunaan kata tersebut memberikan kesan eksklusif. Padahal, pidato itu ingin menjadikan warga DKI Jakarta inklusif.

Intinya, Pak Anies, tolong tempeleng itu yang menyusun pidato Anda!

Jan Peter Alexander Rajagukguk

Jan Peter Alexander Rajagukguk

Saya seorang yang suka menulis.